Manifesto & MetodologiDKI Jakarta

Keterbukaan yang bisa dibaca dan ditelusuri

TeraPublic menyatukan data fasilitas publik, anggaran APBD, dan suara warga Jakarta dalam satu ruang baca terbuka yang ramah, transparan, dan dapat diuji oleh publik.

Standar TerbukaOpen Access
GeoJSON WGS84·BPS & Dapodik·WIA MIA 2026
Inisiatif Telemetry-CR DKI Jakarta 2024–2026 Public Facilities & Accessibility

5 Sumber

Data Resmi Terverifikasi

100% Terbuka

Bisa Ditinjau & Diuji Publik

44 Kecamatan

Cakupan Seluruh Wilayah DKI

Privat & Aman

Identitas Pelapor Terlindungi

Landasan Desain

Tiga aturan main keterbukaan

TeraPublic tidak dibuat untuk menghakimi individu. Sistem ini dibangun untuk membaca pola, menemukan celah ketimpangan, dan merumuskan pertanyaan warga yang lebih bermakna.

PRINSIP #01

Terbaca, bukan sekadar tersedia

Data publik disusun sebagai ruang baca terstruktur: ada konteks, satuan, pembanding, dan jejak sumber langsung. Bukan sekadar tabel mentah tanpa arah.

Konteks & Makna
PRINSIP #02

Angka punya batas dan konteks

Setiap metrik memuat batasan metodologisnya. Skor analitik tidak pernah digunakan untuk menghakimi individu, melainkan mengidentifikasi prioritas layanan.

Integritas Metodologi
PRINSIP #03

Privasi dan keamanan warga dijaga

Identitas personal pelapor dilindungi penuh dan tidak pernah dipublikasikan. Halaman publik hanya menampilkan statistik agregat temuan.

Perlindungan Pelapor
Rantai Data

Sumber data dan integrasi

Setiap angka yang ditampilkan di TeraPublic memiliki jejak dokumen rujukan dan lembaga penerbit resmi.

4 Rujukan Basis Data
Pendidikan

Fasilitas Pendidikan

Dapodik / Kemendikbudristek

Nama sekolah, titik koordinat, kapasitas daya tampung, status kepemilikan, dan indikator aksesibilitas fisik.

Periode: Data Pokok Pendidikan 2024
Ekonomi Rakyat

Pasar Tradisional

Perumda Pasar Jaya

Sebaran pasar daerah, kapasitas kios/pedagang, profil fasilitas umum, dan status operasional.

Periode: Direktori Pasar Rakyat 2024
Demografi

Wilayah & Kependudukan

BPS Provinsi DKI Jakarta

Batas poligon kecamatan, kepadatan penduduk, proyeksi populasi, dan perhitungan rasio per 10.000 jiwa.

Periode: DKI Jakarta Dalam Angka 2024
Keuangan Daerah

Anggaran & Proyek Fisik

APBD DKI Jakarta

Pagu alokasi per kegiatan, realisasi belanja, progres fisik proyek lapangan, SKPD pengampu, dan kontraktor pelaksana.

Periode: Tahun Anggaran 2024–2026
Validasi Warga

Partisipasi & Suara Warga

Aduan Warga TeraPublic

Laporan kerusakan fasilitas di lapangan, hambatan akses disabilitas, kebersihan lingkungan, dan keterlambatan proyek.

Periode: Real-time Verification

Metodologi Analitik

Bagaimana skor dan indeks dibentuk

  1. 01

    Agregasi & Normalisasi Fasilitas

    Jumlah fasilitas per kecamatan dihitung dan dinormalisasi terhadap populasi penduduk menjadi rasio per 10.000 jiwa.

    Rasio = (Jumlah Fasilitas / Populasi Kecamatan) × 10.000
  2. 02

    Audit Skor Aksesibilitas

    Persentase ketersediaan atribut pendukung inklusi (ramp kursi roda, ubin pemandu tactile, toilet ramah disabilitas) pada seluruh fasilitas terdata.

    Akses = (Fasilitas Berakses / Total Fasilitas) × 100%
  3. 03

    Indeks Pemerataan Gabungan (Equity Index)

    Kombinasi terbobot antara rasio ketersediaan fasilitas dan skor aksesibilitas, diskalakan 0–100 untuk memetakan urgensi penanganan.

    Skor 0–100 (Semakin tinggi skor, semakin merata layanan)
  4. 04

    Klasterisasi K-Means Wilayah

    Algoritma machine learning mengelompokkan 44 kecamatan Jakarta ke dalam 3 tier intervensi berdasarkan kepadatan penduduk, rasio fasilitas, dan serapan anggaran.

    K = 3 Cluster (Prioritas Kritis, Perlu Perhatian, Relatif Stabil)
  5. 05

    Proyeksi Serapan Time-Series

    Model time-series menganalisis riwayat penyerapan bulanan untuk memperkirakan serapan akhir tahun fiskal dan estimasi SiLPA.

    Proyeksi Statistik Bulanan & Estimasi SiLPA Akhir Tahun

Keterbatasan data & catatan kritis

Keterbukaan informasi memerlukan integritas intelektual. Angka yang disajikan TeraPublic memiliki batas lingkup yang perlu dipahami:

  • Atribut aksesibilitas bersumber dari pencatatan administratif; kondisi kemiringan ramp atau kerusakan fisik di lapangan memerlukan verifikasi aduan warga.
  • Data anggaran APBD dapat mengalami keterlambatan sinkronisasi dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terbaru.
  • Model proyeksi serapan anggaran adalah estimasi analitik statistik dengan margin galat, bukan keputusan anggaran resmi pemerintah.
  • Kualitas kenyamanan, kebersihan harian, dan keramahan petugas fasilitas tidak sepenuhnya terukur dalam angka metrik kuantitatif.
  • Aduan warga wajib melewati tahap peninjauan admin sebelum status penanganan diselesaikan secara resmi.

Komitmen privasi pelapor

Setiap aduan warga dilindungi enkripsi standar sipil dan kode pelacakan anonim.

Kamus Data

Glosarium istilah publik

Panduan memahami kosakata teknis perencanaan daerah, statistik, dan evaluasi anggaran.

Rasio per 10.000

Metrik Sebaran

Perbandingan jumlah fasilitas terhadap 10.000 penduduk kecamatan. Metrik ini menghilangkan bias populasi antara kecamatan padat dan lengang.

Indeks Pemerataan

Skor Komposit

Nilai sintetis 0–100 yang menggabungkan kuantitas fasilitas dan kualitas inklusivitasnya. Wilayah di bawah ambang batas menjadi prioritas anggaran.

Aksesibilitas Fisik

Inklusivitas

Tercatatnya setidaknya satu fasilitas ramah ragam disabilitas: ramp kursi roda, jalur pemandu kuning (tactile paving), atau toilet disabilitas.

Realisasi APBD

Fiskal

Persentase dana yang telah dibelanjakan dan dicairkan secara akuntansi dibandingkan alokasi total yang direncanakan dalam DPA.

Estimasi SiLPA

Analitik

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang diproyeksikan model machine learning jika tren serapan bulanan berjalan tanpa intervensi percepatan.

Klaster K-Means

Machine Learning

Pengelompokan kecamatan dengan karakteristik multidimensi serupa untuk membantu perencana kebijakan menentukan formula intervensi spesifik.

FAQ

Pertanyaan yang sering diajukan

Jawaban seputar independensi data, validitas laporan, dan transparansi sistem.

Apakah TeraPublic situs resmi milik Pemprov DKI Jakarta?

TeraPublic adalah platform antarmuka data publik independen yang dibangun oleh tim Telemetry-CR. Seluruh data fasilitas dan anggaran dihubungkan ke sumber resmi pemerintah, namun dokumen hukum formal tetap merujuk pada instansi terkait.

Mengapa sebuah sekolah tercatat memiliki akses padahal kondisi ramp di lapangan rusak?

Data atribut akses awal mencatat ketersediaan infrastruktur pada basis data Dapodik. Kondisi aktual seperti kerusakan struktur, kemiringan curam, atau terhalang pagar dapat dilaporkan langsung melalui formulir Aduan Warga agar dapat diperbarui.

Apakah identitas saya aman saat mengirimkan aduan fasilitas?

Sangat aman. Platform TeraPublic menerapkan prinsip privasi pelapor ketat. Nama dan email Anda hanya digunakan untuk notifikasi akun pribadi dan verifikasi admin, tidak akan pernah ditampilkan pada direktori publik.

Bagaimana cara membaca angka proyeksi anggaran pada halaman Analitik?

Garis putus-putus pada grafik adalah hasil pemodelan deret waktu (time-series forecast) berbasis riwayat belanja bulanan tahun-tahun sebelumnya. Angka ini berfungsi sebagai peringatan dini mitigasi penyerapan anggaran, bukan angka realisasi final.

Dari mana data batas poligon kecamatan peta digital berasal?

Batas administratif kecamatan DKI Jakarta menggunakan standar koordinat GeoJSON berbasis data spasial resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan geoportal Satu Data Indonesia.

KANAL PARTISIPASI WARGA · Telemetry-CR

Punya temuan di sekitar Anda? Jadikan data.

Laporkan kerusakan fasilitas atau hambatan aksesibilitas di Jakarta. Setiap laporan warga diverifikasi menjadi data terbuka yang dapat dipantau bersama dinas terkait.

Kode pelacakan unikDiverifikasi 1x24 jamTerbuka untuk semua warga
#ADU-JKT-8492PUBLIK
Ditindaklanjuti

Ubin Pemandu Tunanetra Rusak di Trotoar

Kec. Menteng, Jakarta Pusat · Fasilitas Pejalan Kaki

1. Terkirim2. Terverifikasi3. Selesai

Target respon: < 24 jam kerja

Lacak riwayat dengan kode tiketLacak aduan